.::. Kasus Pemilihan DGS BI .::.


JAKARTA – Sebanyak 19 anggota Fraksi PDIP DPR periode 1999-2004 diduga menerima aliran dana terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004 yang dimenangkan Miranda S Goeltom. Dana itu diberikan dalam bentuk cek perjalanan (traveller’s cheque) senilai total Rp9,8 miliar. Hal itu terungkap dalam berkas dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada persidangan terdakwa politisi PDIP Dudhie Makmun Murod di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/3).Tim JPU yang terdiri dari Mochamad Rum, Riyono, Siswanto, dan Andi Suharlis secara bergantian menguraikan aliran dana yang diterima para politisi PDIP tersebut. Dalam dakwaan sebanyak 10 halaman tersebut, JPU menjelaskan, penerbitan traveler’s cheque (TC) bermula pada Juni 2004. Saat itu, dalam rapat internal fraksi, Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo menyampaikan untuk pemilihan DGS BI, Fraksi PDIP mencalonkan dan mendukung Miranda. “Sekretaris Fraksi PDIP Panda Nababan kemudian ditunjuk sebagai koordinator pemenangan,” ujar M Rum.

Dalam pemilihan yang digelar Komisi IX DPR periode 1999-2004 pada 8 Juni 2004, Miranda kemudian terpilih sebagai DGS BI untuk masa jabatan 2004-2009 melalui mekanisme voting dengan mengalahkan Hartadi A Sarwono dan Budi Rochadi. “Terdakwa, beberapa saat setelah pemilihan dihubungi Panda Nababan melalui telepon untuk menemui seseorang bernama Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo di Restoran Bebek Bali Kompleks Taman Ria Senayan untuk menerima titipan dari Nunun Nurbaeti,” ungkap Rum.

Dudhie kemudian menerima sebuah tas karton merah berisi TC BII senilai Rp9,8 miliar dalam amplop tertutup dari Arie Malangjudo sesuai arahan Nunun Nurbaeti. Nunun sendiri merupakan istri Wakapolri saat itu, Adang Darajatun.

“Setelah menerima, kemudian terdakwa memberitahu Panda Nababan. Oleh Panda disarankan untuk dibagikan kepada anggota Komisi IX Fraksi PDIP dengan rincian terdakwa mendapat bagian 10 lembar TC BII senilai Rp500 juta,” tuturnya.

Dari jumlah tersebut, lanjut dia, Panda mendapat bagian Rp1,4 miliar. Dudhie juga membagikan traveler cheque tersebut kepada 13 rekannya masing-masing Rp500 juta. Mereka yakni Willem M Tutuarima, Agus Tjondro Prayitno, Muh Iqbal, Budiningsih, Poltak Sitorus, Aberson M Sihaloho, Rusman Lumban Toruan, Max Moein, Jefrey Tongas Lumban Batu, Engelina A Pattiasina, Suratal HW, Ni Luh Mariani Tirtasari, dan Soewarno. Sedangkan Matheos Pormes hanya mendapat bagian Rp350 juta dan Sutanto Pranoto Rp600 juta. “Selebihnya dibagikan oleh Panda Nababan kepaa Sukardjo Hardjosoewirjo Rp200juta dan Izedric Emir Moeis Rp200 juta,” tambahnya.

Atas perbuatannya tersebut, Dudhie diancam pidana Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) butir b UU subsider Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia juga dikenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dudhie yang ditemui seusai persidangan enggan memberikan komentar. Sementara kuasa hukumnya, Amir Karyatin mengatakan pihaknya tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan. “Eksepsi tidak diperlukan. Pak Dudhie berkeinginan masalah ini cepat selesai. Jadi, langsung saja pemeriksaan saksi-saksi. Karena ini sudah jelas,” pungkas Amir.

Hingga saat ini, KPK baru menetapkan empat tersangka dalam kasus ini. Tiga tersangka lainnya adalah mantan kolega Dudhie di Komisi IX DPR periode 1999-2004, yakni Hamka Yandhu (Golkar), Endin AJ Soefihara (PPP), dan Udju Juhaeri (TNI/Polri).

Saat dihubungi, Agus Tjondro Prayitno yakin semua mantan rekannya yang terungkap dalam pembacaan dakwaan terdakwa Dudhie Makmun Murod menerima uang suksesi memilih Miranda. Agus menyatakan, fakta-fakta lain akan banyak terungkap dalam kasus ini.

“Anggota fraksi lain kan juga sudah didakwa dalam kasus ini. Saya yakin, akan banyak fakta-fakta lain yang terungkap di persidangan nanti. Pak Endin dari PPP, Pak Hamka Yandhu dari Golkar, Pak Utju Juhaeri dari Fraksi TNI/Polri. Nah, nanti akan muncul fakta-fakta lain bila mengarah kepada yang lain,” kata politisi yang pertama kali melaporkan kasus ini ke KPK.

Ia kemudian meyakini, kasus yang kini dialami oleh mantan rekannya, Dudhie Makmun Murod, hanya karena sekadar menjalankan perintah yang disampaikan oleh Panda Nababan. “Saya punya keyakinan, Panda Nababan akan ikut bertanggung jawab. Kasus ini tentunya tergantung Pak Dudhie juga dan semua saksi-saksi lain. Kan, sebelumnya Panda Nababan sudah membantah, tidak tahu menahu. (Namun) tahu-tahu dalam dakwaan muncul namanya terima Rp 1,4 miliar lebih. Artinya apa? Dudhie sudah pasti cerita kepada penyidik. Itu baru satu. Yang lain pasti akan ngomong juga,” ungkapnya.

PDIP Tak Akan Bela

Sementara itu, Wakil Sekjen DPP PDIP Agnita Singedekane mengatakan, pihaknya akan meminta klarifikasi kepada Panda atas kasus ini. Ia mengaku DPP PDIP tak mengetahui mengenai adanya aliran dana tersebut. “Ini kan dakwaan jaksa. Kami akan klarifikasi betul atau tidak. Pasti akan ditanyakan ke yang bersangkutan (Panda),” kata dia di Gedung DPR.

Agnita mengatakan PDIP akan menghormati proses hukum yang berjalan. “Kalau di DPP, kita enggak ada masalah. Itu sudah ke ranah hukum, jadi ditunggu saja. Siapa pun yang diduga terlibat, dari kami sendiri akan menyerahkan ke masalah hukum,” katanya.

Bagaimana sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri? Menurut Agnita, dalam setiap rapat DPP, Mega mengatakan bahwa dirinya tak akan pasang badan jika ada kadernya yang terbukti terlibat kasus korupsi. “Ibu Mega bilang, kalau sudah masuk ke ranah hukum biar hukum yang membuktikan kebenarannya. Kalau memang masalah korupsi, Ibu tidak akan membela. Itu tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab partai,” tegasnya.

Sementara itu, Nunun Nurbaiti tidak menampik bila dirinya kenal dekat dengan Arie Malangjudo. Bahkan Arie pernah menjadi orang kepercayaannya. “Betul dia bekas staf perusahaan, dia bahkan pernah jadi wakil Ibu Nunun di perusahaan,” kata pengacara Nunun, Partahi Sihombing saat dihubungi.

Namun, Partahi membantah bila Nunun memerintahkan pembagian cek kepada politisi PDIP. Partahi menegaskan keterangan itu hanya datang dari satu pihak saja yakni Arie Malangjudo. “Itu kan menurut Arie. Buktinya apa klien kita yang bagi-bagi uang? Semua orang boleh ngomong itu,” kata Partahi.

Partahi meminta agar jaksa tidak asal melibat-libatkan kliennya, kecuali ada bukti yang kuat. “Kami juga bingung JPU mencatumkan. Buktinya apa, klien kita yang memerintahkan ke Arie itu buktinya apa? Klien kita tidak pernah, memerintahkan itu,” terangnya.

Lagipula, Nunun tidak pernah diperiksa KPK sebagai saksi bagi Dudhie. Kedatangan ke KPK hanya untuk dimintakan klarifikasi terkait kasus itu. Namun bila kemudian dipanggil di persidangan, Nunun siap memberikan keterangan.

“Karena itu tidak pernah diperiksa kenapa dicantumkan di dakwaan sebagai yang memerintahkan. Kalau dimintakan hadir kita siap,” tutupnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan KPK hingga saat ini masih mendalami keterlibatan istri Adang Daradjatun itu dalam kasus dugaan korupsi dalam pemilihan DGS BI. “Sampai saat ini masih didalami. Kita juga melihat bagaimana perkembangan di pengadilan. Kita berharap bisa segera terungkap siapa sebenarnya pemberi (traveler’s cheque),” ujar Johan Budi dalam keterangan pers di Gedung KPK. (sm/kc/mi/dtc/vv)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: